SPMP Beberkan Temuan BPK Realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Inspektorat Jeneponto

JENEPONTO, SULSEL - Simpul Pergerakan Mahasiswa dan Pemuda (SPMP) Kabupaten Jeneponto membeberkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan di tubuh inspektorat Kabupaten Jeneponto.

Rais Aljihad selaku Ketua SPMP Jeneponto mengatakan, bahwa terdapat keganjalan dalam dokumen pertanggungjawaban realisasi belanja perjalanan dinas pada inspektorat Kabupaten Jeneponto TA. 2020.

Baca juga: Aksi Unjuk Rasa Depan Kantor Bupati Jeneponto Nyaris Ricuh, Pendemo Desak Copot Kasatpol PP

"Jadi itu berdasarkan hasil temuan BPK nomor 39.A/LHP/XIX/MKS/05/2021 tertanggal 27 Mei 2021, " jelas Rais kepada Indonesiasatu.co.id, Selasa (25/1/2022).

Rais menjelaskan, realisasi belanja perjalanan dinas Inspektorat Jeneponto, diduga tidak sesuai dengan ketentuan. Di mana, diketahui terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas, karena, pelaksanaan perjalanan dinas rangkap dua atau lebih yang dilaksanakan dalam kurung waktu dan atau tempat yang sama dan mendapatkan pembayaran ganda senilai Rp.75, *5*.*0*.*0* juta rupiah.

Baca juga: Mahasiswa Kembali Gelar Aksi di Kejari dan Polres Desak Usut Tuntas Sejumlah Kasus Dugaan Korupsi di Jeneponto

Olehnya itu, dengan adanya temuan BPK tersebut, SPMP meminta bukti pertanggungjawaban terhadap realisasi belanja perjalanan dinas pada Inspektorat TA. 2020.

"Kami minta bukti pertanggungjawabannya, bilamana dalam waktu dekat ini tidak diperlihatkan maka SPMP akan menggelar aksi dan melaporkannya ke Kejaksaan, " pungkas Rais.

Baca juga: Dokter Sunardi Sempat Tabrak Satu Mobil Sebelum Dihentikan Timah Panas Densus 88

Sementara itu, Kepala Inspektorat Jeneponto, Maskur mengaku memang ada temuan BPK terkait realisasi belanja perjalanan dinas Inspektorat TA. 2020. Namun itu sudah diselesaikan.

"Temuan BPK ini di 2021, tapi lama mi itu, kita sudah selesaikan semua. Penyelesaiannya itu tidak sampai ji lima hari setelah ditemukan BPK, " diakunya.

Baca juga: Terekam CCtv, Mobil Anggota DPRD Jeneponto, Andi Kaharuddin Mustamu Dibakar OTK

Dipertegas bahwa apakah memang ada temuan BPK, dengan polosnya Maskur bilang ia ada, ada ada temuan BPK tapi itu pada saat berseling satu hari.

"Itu kan kadang kadang ada yang begitu, " imbuhnya.

Baca juga: Adam Damiri, Terdakwa Kasus Korupsi PT Asabri Divonis 20 Tahun Penjara

Maskur menjelaskan bahwa pada saat itu perjalanan dinas memang ada yang doble. Doble karena namanya sama, ada nama Hadir Irban dan Hadir staf. Tapi sudah diselesaikan semua.

Menurut Maskur hasil pemeriksaan itu ketentuannya 60 hari. Dan penyelesaiannya tidak sampai lima hari sudah dikembalikan. Pengembaliaanya itu dilakukan setelah pemeriksaan sebesar Rp.9 juta dari hasil temuan BPK senilai Rp.75, *5*.*0*.*0* juta rupiah.

"Kalau tidak salah itu kita kembalikan sekitar kurang lebih 9 jutaan, " bebernya.

Lebih lanjut kata Maskur bahwa terkait hal tersebut pertanggungjawabannya jelas. Bahkan, tanda bukti setoran pengembalian sudah diverifikasi di BPK semua, " tutupnya. 

Penulis: Syamsir

Baca juga: Polda Jabar Luruskan Modus Sindikat  Pembuatan Kartu Prakerja

Editor: Cq