Sikapi Perintah Presiden RI Terkait PID, Wabup Jeneponto Bersama Forkopimda Gelar Operasi Pasar

JENEPONTO - Pemerintah daerah, dalam hal ini Wakil Bupati Jeneponto, Paris Yasir bersama Sekda, Muh Arifin Nur Kapolres AKBP Andi Erma Suryono, Dandim Letkol Inf Agus Tanra, Disperindag, Kabag Ekonomi, serta Dinas Ketahanan Pangan dan beberapa Pimpinan OPD lingkup Pemerintahan Kabupaten Jeneponto, menggelar operasi pasar.

Kali ini, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) ini menggelar operasi pasar di Pasar Induk Karisa Turatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Selasa (7/02/2023).

Baca juga: Kementerian Perhubungan Luncur Aplikasi Jakarta Electronic Ticketing Bus (Jaketbus), Ini Caranya

Wabup Paris Yasir menjelaskan, operasi pasar ini dilakukan sebagai tindakan lanjut dalam menyikapi perintah Presiden RI terkait Pengendalian Inflasi Daerah (IPD).

Dari hasil pantauannya bersama dengan TPID, Paris Yasir bilang harga pasar masih tetap normal.

Baca juga: Rudy B. Hutabarat: Perekonomian Indonesia Kini Semakin Membaik

"Alhamdulilah, hasil pantauan kami di lapangan untuk sementara ini masih normal. Kalau harga beras sekira 8 ribuan, " katanya.

Baca juga: Ekspor Sulsel Januari 2022 Meningkat 70,67?ri Tahun Sebelumnya, Plt Gubernur: Langkah Pulihkan Ekonomi

Dia berharap mudah-mudahan harga masih tetap seperti ini. Lagian juga belum menjelang bulan puasa.

Hanya saja, kata Paris, terdapat catatan di lapangan keluhan dari pihak pedagang yang tidak mendapat beras untuk dibeli. Beras mahal saja agak sulit dibelinya. 

Baca juga: Pantau Harga Sembako, Walikota Makassar Dampingi Menteri Perdagangan Inspeksi Pasar Tradisional

"Kita catat ini, makanya tadi Dinas Perdaging dan Kabag Ekonomi bekerjasama dengan Bulog untuk mensuplai beras dengan harga Rp.7.500 (tujuh ribuh lima ratus rupiah) itu beras dari Bulog, " bebernya.

Terpenting lanjut Paris, Untuk mencegah terjadinya inflasi di daerah sesuai perintah Presiden dimungkinkan menggunakan TPID dalam melaksanakan pengendalian inflasi daerah di Jeneponto.

Baca juga: Ini Alasan Plt Gubernur Sulsel Sebut Peluang 10 Ribu Lulusan SMK Bisa Kerja di Jepang

Misal, tutur Ketua DPD NasDem Jeneponto ini, terdapat barang-barang langkah yang tergolong mahal di Kabupaten Jeneponto, pihaknya tentu mendatang barang dimkasud dengan intervensi harga ataukah intervensi biaya sampai barang tersebut ada di Kabupaten Jeneponto.

"Tentu dengan itu kemungkinannya kita akan melakukan MoU-MoU untuk menghadirkan barangnya, " terang sapaan KK Paris ini.

Penulis: Syamsir